Pemerintah Aceh Belum Upayakan Penanganan Laporan Korban Konflik

BP2A sudah tidak ada lagi di Aceh setelah beberapa saat lalu baru digantikan dengan BRA. Untuk menuntaskan kompensasi kerugian korban materi juga jiwa di Aceh semassa konflik masih terkesan nihil.

Seperti ketahui, peralihan nama Badan Reintegrasi Aceh (BRA) menjadi Badan Penguatan Perdamaian Aceh (BP2A) baru-baru ini, saat itu dipastikan pengganti lembaga reintegrasi tersebut akan segera menuntaskan permasalahan kerugian rakyat Aceh semasa konflik berkecamuk di Aceh. Namun, ironisnya, secara perlahan kompensasi yang sudah diplotkan untuk korban konflik berdasarkan data putihnya terlucuti. Berbagai pihak mengklain keberadaan pemerintah Aceh bukan untuk menyelesaikan perkara imbas konflik yang seharusnya sudah diselesaikan sejak tahun-tahun yang lalu.

Kendati demikian, masyarakat korban masih menanti janji manis yang tertuangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki, seraya berharap hak-hak mereka segera diselesaikan. “Kita melihat yang sedang ditangani sekarang bukan masyarakat korban konflik, tapi pelaku konfliknya yang mendapatkan perhatian,” kata ketua Pusat Lembaga Acheh Future, Razali Yusuf kepada wartawan, Sabtu (25/01). “Hal ini kita sampaikan, terkait 20.000 korban pengaduan yang telah masuk ke AF sejak 2009 hingga detik ini belum juga terlaksana,”.

Terhitung sejak tahun 2009 silam, menurut Razali yusuf, pihaknya telah menerima laporan beragam katagori antaranya, Korban Pemerkosaan, Syuhada (Diet korban), korban harta benda, bahkan ratusan pengaduan jiwa yang hilang dan belum kunjung ditehui nisannya hingga hari ini serta masih banyak laporan dalam bentuk lainnya. Pengadulan itupun telah resmi disampaikan kepada pemerintah Aceh yang juga tak luput dari DPR Aceh. “Kita ajukan sejak tahun 2011 lalu dan belum terealisasi. Padahal, sejauh ini lembaga sudah mengupayakan sekuat tenaga, apalagi setelah kita mendapatkan tanggapan resmi dari Ketua DPR Aceh juga Gubernur Aceh yang kemudian meminta laporan tersebut diajukan segera karena akan ditangani,” imbuh Razali.

Lembaga yang terlibat langsung tentang program itu, Acheh Future mengakui sangat menyesalkan kinenrja pemerintah Aceh saat ini, pemerintah dinilai kurang serius dalam menanggapi laporan keluhan masyarakat korban yang bersangkutan. “Buktinya, pemerintah Aceh meminta kami untuk membawa data yang valid pada akhir 2012 yang diterima langsung oleh Zaini Abdullah di Pendopa Gubernur Aceh, dan baik Gubernur maupun ketua DPR Aceh telah menjanjikan percepatan penyelesaiannya,” lanjutnya lagi.

“Kita mendesak pemerintah Aceh harus segera menyelesaikan kompensasi kepada masyarakat korban, karena dengan adanya korban, Gubernur dan DPRA sudah menikmati momentnya seperti saat ini,” harap Lembaga Acheh Future.(EN)

Tweet